Nunukan - Tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Nunukan dipastikan tertunda. Semula direncanakan pembentukan perangkat Pemilukada Nunukan sudah berjalan bulan ini, namun itu belum bisa dilaksanakan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nunukan Muhammad Sain mengatakan, pihaknya belum membentuk panitia pemilihan kecamatan (PPK) karena hingga kini mereka belum melakukan konsultasi kepada pihak-pihak yang berkompeten dengan pembentukan regulasi terkait Pemilukada Nunukan.

"Harusnya Pemkab Nunukan memberikan dana persiapan untuk kami. Dana ini untuk kepentingan KPU berkoordinasi ke Bawaslu terkait pembentukan Panwaslu. Koordinasi ke KPU Kaltim dan KPU Pusat dalam kaitan dengan rugalasi yang akan dibuat KPU Nunukan. Juga untuk menyusun anggaran. Kami perlu tahu harga barang, perlu studi banding untuk mengetahui mana yang paling prioritas," kata Sain, Selasa (29/6/2010).

Karena dana persiapan Pemilukada tersebut tak kunjung diberikan Pemkab Nunukan, KPU Nunukan terpaksa hanya melakukan komunikasi melalui telepon dengan pihak yang berkompeten terkait penyusunan anggaran yang telah diusulkan kepada Pemkab Nunukan. Sementara koordinasi ke KPU Kaltim, KPU dan Bawaslu belum bisa dilaksanakan.

"Untuk itu sudah kami pangkas. Akhirnya kami hanya meraba-raba saja," ujarnya. Ia menilai, ada kesalahfahaman dari pihak Pemkab Nunukan terkait pencairan anggaran persiapan tersebut.

"Kenapa Pemkab Nunukan lambat karena dia mengacu pada tahapan pelaksanaan Pemilukada yakni bulan Sembilan nati. Dia salah faham. Harusnya dana persiapan itu sudah dicairkan. Pemda itu memverifikasi usulan KPU selama delapan bulan, tetapi mau meletakkan dibulan apa sesuai yang diatur undang-undang itu urusan KPU, bukan urusan Pemda Nunukan. Pemda membiaya tahapan KPU selama delapan bulan sesuai dengan amanah tuntutan Permendagri," katanya.

KPU Nunukan mengusulkan dana persiapan sekitar Rp400 juta. Padahal idealnya dibutuhkan dana sekitar Rp800 juta. Menurut Pemkab Nunukan, dana persiapan yang diusulkan itu perlu melalui verifikasi lagi.

"Harusnya kita sudah koordinasi ke KPU, KPU Kaltim dan Bawaslu. Harusnya PPK bulan ini terbentuk, inikan tidak jelas jadinya. Pemilu lalu banyak yang protes karena proses pengangkatannya tidak subjektif. Nanti akan ada fiit and profer tes. Ini butuh waktu semuanya," katanya.

Jika dana persiapan ini memang tidak turun, KPU Nunukan berencana meminta dana persiapan untuk memulai proses persiapan sesuai dengan idealnya.

"Kalau begini caranya Pemda Nunukan, kami meminta dana persiapan untuk menyusun anggaran kembali. Kita mulai dari mekanisme ideal bahwa KPU dibiayai dana persiapan untuk mereka menyusun anggaran dan membuat tahapan. Kami anggap usulan kami sebelumnya tidak betul," katanya. (*)