Nunukan, Kota Perbatasan di Kalimantan Timur

DPRD Nunukan memonitoring pembangunan jalan di kawasan Hutan Lindung Pulau Nunukan, Kamis (13/5/10)

Kegiatan pembangunan jalan di kawasan Hutan Lindung Pulau Nunukan

“Pembangunan jalan ini tidak boleh dilanjutkan. Sambil proses hukum ini berjalan, proyek tidak boleh dilanjutkan,” kata Koordinator LSM Lingkungan Hidup dan HAM Nunukan Abdul Wahab Kiak, Jumat (25/6/2010) hari ini.

Wahab mengatakan, untuk pekerjaan pembangunan jalan ini kontraktor menggunakan sejumlah alat berat. Dengan melanjutkan pembangunan jalan, sama saja perusakan hutan tetap berjalan.

“Kalau proyek ini jalan terus, artinya hutan juga akan terus dirusak,” katanya.

Ia keberatan, karena dalam penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian, justru masyarakat yang berada di kawasan HLPN yang selalu diutak-atik.

“Sementara proyek jalan dibiarkan jalan terus. Di sini harusnya kita fokus membicarakan pelanggaran kehutanannya terkait pembangunan jalan itu. Jangan justru masyarakat yang diutak-atik. Sampai muncul isu macam-macam kalau kami meminta masyarakat di relokasi,” kata Wahab.

Wahab bersama aktivis tujuh LSM di Nunukan yaitu LSM Lingham, LSM L-Hairindo, LSM Gerakan Tujuh (G-7), LSM Kalima, LSM Legensi, LPADKT Nunukan dan MPC Pemuda Pancasila Nunukan pernah melaporkan pembangunan jalan di kawasan HLPN, karena diduga melanggar undang-undang kehutanan. Sebab proyek tersebut dikerjakan tanpa dilengkapi dengan izin pinjam pakai kawasan dari Menteri Kehutanan.

Pembangunan jalan di maksud, diduga melanggar lima undang-undang sekaligus yakni Undang-Undang tentang Kehutanan, Undang-Undang tentang Penataan Ruang, Undang-Undang tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang tentang Jalan.

“Kenapa saya sebutkan ini melanggar Undang-Undang tentang Jalan, karena pembangunan jalan ini tidak memperhatikan status tanahnya seperti apa. Harusnya ada tim yang memverifikasi status tanah, kemudian melakukan pembebasan tanah. Namun itu tidak dilakukan terkait proyek jalan tersebut,” katanya.

Terkait tuntutan penghentian proyek tersebut, Kepala Sub Bagian Humas Pemkab Nunukan Kaharuddin kepada Tribun beberapa waktu lalu mengatakan, Bupati Nunukan Abdul Hafid Achmad menyambut baik masukan tersebut. Hanya saja, Bupati sangat berhati-hati menyikapi persoalan tersebut, mengingat persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak yang telah puluhan tahun menggantungkan hidupnya di kawasan itu. (*)

Nunukan - Meskipun belum sempat menginjakkan kakinya ke Kabupaten Nunukan, namun Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan punya perhatian yang besar terhadap persoalan kehutanan yang terjadi di daerah ini.

Khusus di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia tersebut, Kementerian Kehutanan akan fokus pada dua masalah yakni pembukaan jalan di kawasan Hutan Lindung Pulau Nunukan (HLPN) yang diduga dilaksanakan tanpa mendapatkan izin, serta persoalan alihfungsi lahan kawasan budidaya kehutanan (KBK) menjadi perkebunan sawit tanpa izin menteri.

Hingga Jumat (25/60/2010) hari ini, tim bentukan Kementerian Kehutanan masih berada di Nunukan untuk mendalami pelanggaran kehutanan yang diduga dilakukan oknum pejabat di Nunukan.

“Sampai hari ini tim masih berada di Nunukan, “ kata Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Kelestarian Alam (PHKA) Kementrian Kehutanan, Daruri melalui pesan singkat yang dikirimkan kepada Koordinator LSM Lingkungan Hidup dan HAM, Abdul Wahab Kiak, hari ini.

Wahab yang mewakili tujuh lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Nunukan, pada Kamis (3/6/2010) lalu menemui Dirjen PHKA Kementrian Kehutanan, Daruri di Jakarta untuk melaporkan dugaan pelanggaran kehutanan terkait pembangunan jalan di kawasan HLPN dan alihfungsi lahan KBK secara illegal tanpa izin menteri.

“Persoalan ini sudah saya sampaikan secara lisan, tetapi dari Kementerian Kehutanan meminta agar laporannya disampaikan secara tertulis. Laporan yang kami sampaikan akan menjadi dasar bagi Kementerian Kehutanan untuk menurunkan tim ke Nunukan,” kata Wahab.

Pada pertemuan itu, Daruri memang berjanji akan menurunkan tim ke Nunukan. “Dan benar sudah berapa hari ini, tim dimaksud memang telah bekerja di Nunukan,” kata Wahab.

Sebelumnya Maret lalu tujuh LSM di Nunukan yaitu LSM Lingham, LSM L-Hairindo, LSM Gerakan Tujuh (G-7), LSM Kalima, LSM Legensi, LPADKT Nunukan dan MPC Pemuda Pancasila Nunukan melaporkan kasus tersebut ke Polisi.

Kapolres Nunukan AKPB Rhinto Prastowo mengatakan, pihaknya sudah meminta keterangan puluhan saksi terkait penyelidikan kasus tersebut.

“Di antaranya masyarakat yang mendiami kawasan HLPN, pemilik tanah di HLPN yang sudah bersertifikat, pejabat di Dinas Pekerjaan Umum Nunukan, dan pejabat di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Nunukan. Dalam waktu dekat, kita akan meminta keterangan ahli dari Ditjen Perlindungan Hutan, Kementerian Kehutanan,” ujarnya. (*)

Foto Pembabatan hutan di Nunukan

Gambar Kegiatan pembangunan jalan di kawasan Hutan Lindung Pulau Nunukan.

“Laporan ini akan kami telaah. Setelah laporan ini kami kaji, nanti kami akan turunkan tim ke Nunukan,” kata Daruri kepada Koordinator LSM Lingham Nunukan, Abdul Wahab Kiak yang menemuinya di Jakarta.

Menurut Daruri, pihaknya telah membentuk tim yang saat ini sedang menyelesaikan sejumlah persoalan kehutanan di Pulau Sumatera.

“Kebetulan Kementerian Kehutanan akan mengarahkan ke Kaltim. Karena menurut Dirjen, di Kaltim permasalahan kehutanan sangat banyak,” kata Wahab, Minggu (6/6/2010) kepada Tribun sepulangnya dari Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Dirjen juga menegaskan, kegiatan pembangunan jalan di kawasan hutan lindung yang tidak dilengkapi izin Menteri Kehutanan, tidak diperbolehkan.

“Kawasan hutan lindung itu bukan harus dilihat ada atau tidak kayunya. Yang terpenting bagaimana status kawasannya, apakah itu termasuk hutan lindung?” kata Daruri.

Sebelumnya tujuh LSM di Nunukan yaitu LSM Lingkungan Hidup dan HAM (Lingham), LSM L-Hairindo, LSM Gerakan Tujuh (G-7), LSM Kalima, LSM Legensi, LPADKT Nunukan dan MPC Pemuda Pancasila Nunukan melaporkan ke Polres Nunukan dugaan pelanggaran Undang-Undang Kehutanan terkait proyek pembangunan jalan di kawasan HLPN. Penilaian LSM itu didasarkan pada pekerjaan pembangunan jalan yang tidak dilengkapi izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan.

Kapolres Nunukan AKPB Rhinto Prastowo mengatakan, pihaknya sudah meminta keterangan puluhan saksi terkait penyelidikan kasus tersebut.

“Diantaranya masyarakat yang mendiami kawasan HLPN, pemilik tanah di HLPN yang sudah bersertifikat, pejabat di Dinas Pekerjaan Umum Nunukan, dan pejabat di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Nunukan. Dalam waktu dekat, kita akan meminta keterangan ahli dari Ditjen Perlindungan Hutan, Kementrian Kehutanan,” ujarnya.

Dalam kasus tersebut, Polisi memiliki target untuk membuktikan dugaan pelanggaran seperti yang dilaporkan tujuh LSM di Nunukan.

“Terkait penyelidikan di HLPN ini kita bagi dua. Yang pertama terkait tindak pidana korupsi dan yang kedua terkait pembangunan jalan di kawasan hutan lindung yang melanggar Undang-Undang Kehutanan. Nanti yang terpenuhi mana? Kalau korupsi ada perbuatan melawan hukum dan kerugian negara, kita angkat. Tetapi dua-duanya kita coba angkat. Kalau terpenuhi juga pelanggaran Undang-Undang Kehutanan, kita angkat juga masalah kehutanannya,” ujarnya.

Untuk pembangunan jalan di kawasan HLPN, diperkirakan telah menghabiskan anggaran hingga Rp 48 miliar. “Kita sudah periksa panitia lelangnya. Alasan mereka membangun jalan di kawasan tersebut karena untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

Polisi melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut sejak dua bulan lalu pada akhir Maret. Penyelidikan dimulai dari investigasi yang dilakukan di lapangan. Waktu selama itu dinilai standar dalam melakukan penyelidikan kasus yang rumit seperti ini. (*)

Nunukan - Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup dan HAM, Abdul Wahab Kiak mewakili tujuh LSM di Nunukan, menemui Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Kelestarian Alam (PHKA) Kementrian Kehutanan, Daruri di Jakarta.

"Kebetulan saya hubungi beliau, dia siap menerima," kata Abdul Wahab Kiak, Minggu (6/6/2010).

Wahab mengatakan, pertemuannya dengan Daruri membahas persoalan proyek pembangunan jalan di kawasan Hutan Lindung Pulau Nunukan (HLPN). Proyek tersebut diduga melanggar Undang-Undang tentang Kehutanan karena dibangun tanpa izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan.

"Sebelumnya persoalan ini sudah saya sampaikan secara lisan, tetapi dari Kementrian Kehutanan meminta agar laporannya disampaikan secara tertulis. Laporan yang kami sampaikan akan menjadi dasar bagi Kementrian Kehutanan untuk menurunkan tim ke Nunukan," katanya. Diharapkan, dengan turunnya tim ke Nunukan proyek pembangunan jalan tersebut dapat dihentikan sementara.

"Karena banyak kegiatan di kawasan hutan yang sudah dihentikan Kementrian Kehutanan karena melanggar Undang-Undang Kehutanan. Kita berharap, proyek pembangunan jalan ini juga dihentikan. Karena berdasarkan Planologi di Tarakan, proyek ini jelas-jelas masuk dalam kawasan hutan lindung," ujar mantan Wakil Ketua DPRD Nunukan ini.

Sebelumnya pada Maret lalu, tujuh LSM melaporkan dugaan pelanggaran ini kepada Kaltim Irjen Pol Drs Mathius Salempang. Ketujuh LSM itu yakni, LSM Lingkungan Hidup dan HAM (Lingham), LSM L-Hairindo, LSM Gerakan Tujuh (G-7), LSM Kalima, LSM Legensi, LPADKT Nunukan dan MPC Pemuda Pancasila Nunukan. (*)

DPRD Nunukan memonitoring pembangunan jalan di kawasan Hutan Lindung Pulau Nunukan, Kamis (13/5/10).

Nunukan - Masalah Hutan Lindung (HL) terus menjadi sorotan. Tidak terkecuali di Pulau Nunukan yang menjadi ibukota Kabupaten Nunukan. Kawasan yang letaknya berbatasan dengan Tawau di negara Bagian Sabah Malaysia Timur itu merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Bulungan sejak tahun 1999 silam.

Selama 11 tahun perjalanan pemerintahan otonomi daerah, jumlah penduduk di pulau tersebut medio April 2010 ini sekitar 55 ribu jiwa. Selama itu pula warga di sana mengalami dua persoalan vital bagi kebutuhan hidup layak, yakni air bersih dan ketersediaan listrik.

Kebutuhan listrik sedang diupayakan dengan membeli mesin-mesin genset dan dikelola PLN sharing dengan pemerintahan lokal. Sementara untuk pemenuhan kebutuhan air, perusahaan daerah air minum (PDAM) setempat berusaha mempertahankan sumber-sumber air bersih di sungai-sungai yang ada di sana.

Persoalan mulai muncul ketika sumber air bersih yang diolah dan didistribusikan untuk kebutuhan penduduk, semakin kecil debitnya. Terutama ketika kemarau tiba, selain menyebabkan krisis air juga – kalaupun ada - kualitasnya rendah karena sistim pengelolaan masih sederhana dan sumber air yang kotor.

Sumber air lain yang dimanfaatkan masyarakat Nunukan saat ini adalah air tanah dan air hujan. Untuk memperoleh air tanah, warga perlu membuat bor yang cukup dalam. Meski dapat air, secara kualitas tetap tidak bisa untuk minum. Begitu pula dengan air hujan yang sudah pasti hanya sesekali datang.

Krisis air di Pulau Nunukan sudah diprediksi banyak pihak bakal semakin parah. Ketika pemerintah tak begitu peduli terhadap pemenuhan hajat hidup orang banyak ini, maka masyarakatnya juga semakin ketakutan, hidup tidak tenang.

Ironisnya, kawasan yang bisa diharapkan sebagai sumber air tidak begitu terperhatikan juga. Misalnya kawasan hutan lindung yang ada di tengah-tengah pulau itu, malah semakin parah kondisinya karena penjarahan penduduk baik terhadap kayu-kayu pohon itu maupun untuk pemukiman baru dan kebun.

Luas hutan lindung Pulau Nunukan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 169/KPTS/UM/3/1979 tanggal 13 Maret 1979 (waktu itu masih bergabung dengan Kabupaten Bulungan) tentang Penunjukan sebagian Areal Hutan Pulau Nunukan seluas +1000 Ha. Luasan ini yang terus mengalami kemerosotan, sehingga ditaksir saat ini tak lagi mencapai separuhnya yang benar-benar masih utuh kondisinya.

Persoalan mulai memuncak ketika pemerintah – melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Nunukan – membangun jalan raya di sana. Jalan itu diaspal, dengan tujuan agar masyarakat sekitar hutan lindung punya akses infrastruktur.

Warga di dalam hutan lindung merasa senang adanya akses jalan tersebut, tapi tidak demikian sejumlah aktivis lingkungan di pulau tersebut. Ada beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengadukan persoalan itu ke berbagai instansi terkait. Mulai dari Dinas Kehutanan Kaltim, Departemen Kehutanan sampai ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Baru saat Kapolda Kaltim Irjen Pol Mathius Salempang berkunjung ke sana, laporan tersebut mulai mendapat tanggapan. “Polisi segera mengusut,” begitu kata Kapolda.

Bagaimana kelanjutan statement Kapolda itu yang terus ditunggu-tunggu sejumlah aktivis LSM di sana. Sejumlah data sudah masuk ke kantor polisi dan menunggu kerja dari penegak hukum apakah mereka sungguh-sungguh menanganinya. Kita tunggu saja.

Terlepas dari persoalan hukum apakah Bupati Nunukan memiliki kewenangan memutuskan boleh membangun jalan di dalam kawasan hutan lindung itu atau tidak, sebenarnya masalah besar yang mengancam warga di sana adalah persoalan di mana lagi sumber air bersih untuk kebutuhan hidup penduduk, ketika hutan lindung dengan pohon-pohon besarnya yang bertugas menyimpan air, sudah tidak ada lagi. Lebih mengerikan ketika perambahan semakin merajalela dan yang tinggal adalah belukar dengan tanah-tanah terbuka.

Nunukan - Pro kontra soal proyek jalan di kawasan HL Nunukan masih ramai, tapi APBD Nunukan 2010 tetap menyetujui item proyek pembangunan jalan di hutan lindung itu.

PALU Ketua DPRD Nunukan, Nardi Azis sudah diketok. APBD Nunukan 2010 pun disetujui Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak yang totalnya sebesar Rp 771 miliar. Namun, persetujuan Gubernur Faroek tentang APBD kabupaten itu bukan berarti tak menyisakan persoalan. Satu persoalan yang ramai dibicarakan anggota DPRD Nunukan, adalah proyek jalan lingkar di kawasan hutan lindung (HL) Nunukan sendiri.

Item yang termuat di APBD menyebut, proyek jalan yang melintasi HL ini dinilai bertentangan dengan ketentuan dan UU yang berlaku. Anehnya, seakan ada dualisme pandangan di kalangan dewan. “Pembangunan jalan yang membelah hutan lindung itu merupakan keperluan vital bagi masyarakat Nunukan. Alhamdulillah, sekarang proyek itu juga ikut disetujui oleh gubernur,” ucap Ketua DPRD Nunukan, Nardi Azis.

Hari itu, 2 Maret 2010, RAPBD Nunukan telah mendapat persetujuan Gubernur Kaltim untuk disahkan sebagai APBD. Tapi, tiga fraksi di DPRD Nunukan sempat memberikan catatan sekaligus mempertanyakan soal proyek pembuatan jalan di wilayah HL. Ketiga fraksi itu adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Perjuangan Rakyat dan Fraksi Partai Keadilan.

Semuanya bernada menantang rencana pembangunan itu mengingat kawasan HL harus benar-benar steril atau terlindungi dari aktivitas apa pun. Terlebih untuk membuka perhubungan darat (jalan). “Apa pun alasannya, akses jalan di HL tidak dibenarkan,” ungkap Ketua F-PK, M Nasir seraya menyebut, sebelum akses lintas perhubungan darat di HL direalisasikan harus didahului perizinannya, agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Ada penilaian, bila pembangunan fisik termasuk perhubungan darat dibangun di kawasan HL, sudah bisa dipastikan perkembangan eknomi kerakyatan akan turut mengikuti akses di kawasan terlarang itu. Tak heran kalau keberadaan HL akan bertambah ramai oleh aktivitas masyarakat dan aktivitas pengusaha yang membuka berbagai proyek.

Kondisi ini sudah barang tentu itu menjadi ancaman tersendiri bagi kelestarian HL. Terlebih kawasan HL Nunukan sendiri sudah rusak akibat adanya aksi penjarahan. “Pembangunan jalan di HL yang rencananya dibiayai APBD 2010 ini, hendaknya dikaji lagi untung ruginya,” gumam Arastika, salah satu warga Nunukan. Ia menambahkan, bila lintas jalan itu tetap dibangun di kawasan HL, maka APBD Nunukan pun ikut andil merusak HL yang seharusnya dipelihara dan dijaga kelestariannya.

“Sebagai anggota masyarakat, kami jadi bertanya-tanya mengapa Gubernur Awang Faroek menyetujui pembangunan jalan di kawasan HL? Kami tidak mengerti, ada kepentingan apa di balik persetujuan ini? Seharusnya, Gubernur Faroek sebagai orang nomor satu di Kaltim ikut bertanggungjawab terhadap kelestarian HL, bukan malah menyetujuinya,” timpal Arastika.

Nardi Azis sendiri usai pengesahan APBD Nunukan itu menguraikan, pembangunan jalan lintas HL yang bakal dibiayai APBD 2010 di antaranya Jalan Panamas – Makodim senilai Rp 12,36 miliar, Jalan Kampung Tator – Sungai Fatimah Rp 4,07 miliar, jalan pintas kilometer 2 – kilometer 8 Binusan Rp 8,3 miliar dan Jalan Pulau Nunukan hingga poros Jalan Sungai Nyamuk – Bebatu senilai Rp 1,49 miliar.

Secara terpisah, Sekretaris F-Golkar, Lukman, menyebutkan, terdapat empat proyek pembangunan jalan senilai Rp 26 miliar yang masuk dalam wilayah HL. “Fraksi kami tidak pernah menghambat dan menghalang-halangi pengajuan pengesahan APBD Nunukan 2010. Tapi, kami menghendaki agar pembangunan jalan di HL ini tidak memunculkan masalah di kemudian hari,” ucap Lukman seolah mengingatkan semua pihak yang ikut memuluskan proyek jalan di kawasan HL itu.

Lantas, sejauh mana kiprah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nunukan dalam mengegolkan rencana proyek jalan masuk HL tersebut? Dikonfirmasi secara terpisah, H Suwono Thalib, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Nunukan menyatakan pihaknya tak tahu secara persis proyek itu. Agak ironi memang.

”Saya tidak pernah dilibatkan dalam hal pembahasannya. Saya juga tak pernah mengeluarkan rekomendasi. Tanya saja kepada Ketua DPRD maupun Bupati. Dia yang tahu secara persis,” jelas Suwono.

Suwono justru menyarankan agar mengkonfirmasi persoalan proyek jalan masuk HL tersebut ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Nunukan. ”Bappeda tak mungkin tak tahu seluruh proyek pembangunan jalan. Seluruh rencana pembangunan daerah pasti tahu dia,” tegas Suwono lagi. Bahkan, saat disecar pertanyaan mengenai alih fungís HL yang saat ini sebagian besar dimanfaatkan masyarakat menjadi kebun sawit, Suwono kembali mengelak. “Soal pengamanan hutan lindung, tanyakan kepada Satpol PP, dia bagian pengawasan,” tandasnya.

Sejauh ini, alih fungsi HL menjadi perkebunan sawit di Nunukan sudah bukan rahasia lagi. Bahkan, teriakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat seakan tak dihiraukan. Tetap saja praktek pengalihfungsian lahan hutan menjadi perkebunan sawit dan jalan tak bisa dicegah. Entah bagaimana awalnya, sehingga HL yang seharusnya dilindungi justru dibabat untuk dijadikan perkebunan dan jalan.

Hingga kontroversi pembangunan jalan di kawasan HL masih memanas di tingkat dewan, proyek yang dimaksud tetap mendapat lampu hijau dari Gubernur Kaltim. APBD pun sudah diketok. Sementara, diduga instansi terkait juga belum melengkapi masalah perizinan soal sejumlah pembangunan jalan di kawasan HL. Padahal, dalam UU Kehutanan sudah dijelaskan, untuk melakukan kegiatan di hutan lindung, harus dilengkapi dengan izin pinjam pakai dari menteri Kehutanan. Karena itu pula, pro kontra di kalangan dewan sendiri masih memuncak.** Yusuf Palimbongan

Nunukan – Proses penyidikan kasus pemanfaatan kawasan Hutan Lindung Pulau Nunukan (HLPN) oleh Polres Nunukan terus berlanjut.

Penyidik Polres Nunukan pun telah memeriksa sejumlah pihak, terkait pengembangan dalam kasus ini. Tak terkecuali Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Nunukan tak luput dari pemeriksaan tim penyidik sebagai saksi pelapor, Rabu (28/4). Mereka yang dimintai keterangannya yakni, Ketua LSM Lingham Agus Mahesa, Ketua Kalima Nunukan Baslan SE, Ketua Legency Abdul Kadir dan Ketua LPADKT Nunukan Kornalius Tadem. “Ya kami juga telah dimintai keterangan oleh tim penyidik Polres Nunukan,” ungkap Agus Mahesa kemarin.

Dikatakan Agus, dalam pemeriksaan yang dimulakan pukul 10.00 hingga pukul 15.00 sore, sejumlah pertanyaan yang diberikan petugas di antaranya terkait dampak kerusakan akibat pemanfaatan kawasan hutan lindung di Nunukan. “Pertanyaan seputar dampak kerusakan hutan lindung, bagaimana dengan ekosistem, air, dan aktivitas masyarakat sekitar kawasan hutan lindung,” jelasnya.

Samarinda - Massa dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Timur (Kaltim), menggelar aksi unjuk rasa di simpang empat Mall Lembuswana Samarinda, Rabu (14/4/2010), terkait pemanfaatan hutan lindung di Nunukan dan Bulungan.

“Aksi unjuk rasa yang kami gelar ini sebagai bentuk protes atas alih fungsi kawasan hutan lindung di Kabupaten Bulungan dan Nunukan. Berbagai upaya telah kami lakukan, termasuk melayangkan surat ke Polda Kaltim dan KPK namun hingga saat ini belum ada respon sehingga kami akhirnya menggelar unjuk rasa,” kata Direktur Eksekutif Walhi Kaltim, Isal Wardhana, Rabu.

Selain berorasi secara bergantian aksi unjuk rasa Walhi bersama beberapa elemen mahasiswa lainnya itu dilakukan dengan membagi-bagikan selebaran kepada para pengguna jalan.

“Kami mendesak Polda Kaltim segera menyelesaikan pengusutan pengunaan kawasan hutan lindung di Nunukan dan Pulau Bunyu di Kabupaten Bulungan yang terindikasi terjadi pelanggaran pidana,” katanya.

Walhi juga meminta KPK segera menyelidiki kemungkinan penyalahgunaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pada pembangunan infrastruktur di kawasan hutan lindung Nunukan. Walhi Kaltim pada 8 April 2010 telah melayangkan surat dan dokumen ke KPK terkait indikaksi terjadinya korupsi pada proyek infrastruktur di Kabupaten Nunukan tersebut kepada Polda Kaltim.

Pemerintah Kabupaten Nunukan sampai kini disebutkannya belum mendapatkan izin pinjam ppada pekerjaan proyek pemangunan infrastruktur di kawasan hutan lindung di kota itu.

“Pembangunan kawasan hutan lindung di Kabupaten Nunukan itu telah dimulai sejak 2005 dengan nilai proyek Rp 23,06 miliar dimana, Rp 3 miliar bersumber dari APBD provinsi Kaltim dan sisanya dari APBD kabupaten/kota,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Kaltim itu. Aktifitas alih fungsi hutan lindung juga kata dia dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bulungan.

Hampir 50 persen kawasan hutan lindung di Pulau Bunyu lanjut Isal Wardhana telah dieksploitasi oleh tiga perusahaan batu bara. Terdapat tiga perusahaan tambang batu bara yang melakukan aktifitas di atas areal hutan lindung Pulau Bunyu. Ketiga perusahaan tersebut mendapatkan ijin KP (kuasa pertambangan) dari Bupati Bulungan. Luas hutan lindung Pulau Bunyu yang dieksploitasi mencapai 4.928 hektar dari luas kawasan itu 19.832 kilometer persegi.

Walhi kata Isal Wardhana akan terus melakukan berbagai upaya untuk mengentikan aktifitas di atas kawasan hutan yang ada di Kaltim. “Kami akan terus berupaya menghentian aktifitas pengrusakan kawasan hutan lindung yang ada di kaltim dan mendesak pihak terkait untuk mengambil tindakan tegas atas pelanggaran itu,” ungkap Direktur Eksekutif Walhi Kaltim tersebut.