Nunukan - Tidak ada kata terlambat untuk menyelesaikan penyusunan APBD Kabupaten Nunukan. Sampai bulan Pebruari 2010, baru pada tahap menyampaikan pandangan umum.

Sampai akhir pekan tadi, lima fraksi telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Nunukan tahun 2010 yang nilainya Rp719 miliar. Secara bergantian fraksi-fraksi itu membacakan pendapatnya, masing-masing Fraksi Partai Bulan Bintang, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDIP-PPRN, Fraksi Amanat Rakyat Keadilan.

Terjadi pro kontra terhadap agenda pembahasan RAPBD Nunukan ini. Misalnya kata anggota Komisi III Muhammad Saleh, penyampaian RAPBD ini sudah terlambat dan menyalahi aturan undang-undang, peraturan pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri. "Ini untuk keselamatan kita. Saya minta jangan dilanjutkan pembahasan ini," ujarnya. Ia memberi solusi jika APBD tidak disahkan hingga 30 Desember 2009, sebaiknya Bupati Nunukan membuat Peraturan Bupati yang disampaikan kepada Gubernur Kaltim.

Keberatan Saleh akhirnya dibawa dalam rapat gabungan komisi, yang kesimpulannya Dewan menyepakati untuk terus melanjutkan pembahasan itu. Akibatnya, dua anggota Fraksi Amanat Keadilan (FAK) – termasuk Saleh - memilih keluar (walk out) dari ruang sidang paripurna, usai mendengarkan pandangan umum fraksinya terhadap Raperda APBD Nunukan tahun 2010.

Keduanya tetap tidak sepakat dengan pandangan umum fraksinya yang tetap menginginkan agar pembahasan RAPBD 2010 tetap dilanjutkan. FAK merupakan gabungan anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PAN.

"Dengan sangat menyesal, saya mohon izin meninggalkan ruangan sidang ini," lanjut Saleh. Setelah rekannya keluar dari ruang sidang, langkah yang sama juga ditempuh Mustarich.

"Saya mengambil sikap yang sama. Pembahasan ini sudah melenceng dari Bintek yang sudah kita laksanakan, saya memilih keluar dari ruang sidang," kata Mustarich dengan mata berkaca-kaca.

Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai fraksi terbesar di Nunukan menyoroti belum seimbangnya anggaran di daerah perkotaan dengan anggaran yang dialokasikan untuk daerah perbatasan, dan pedalaman.

”Pemerintah supaya tidak mengabaikan daerah pedalaman dan perbatasan,” kata Hj Nursia, juru bicara fraksi PBB. Selain itu mereka juga menyoroti bangunan sekolah di pedalaman dan masalah bantuan terhadap organisasi massa dan OKP yang tidak tepat sasaran.

Di luar sidang Saleh mengaku tetap pada pendiriannya tidak mau terlibat dalam pembahasan APBD itu. ”Saya kira bupati harus membuat Peraturan Bupati tentang APBD 2010, untuk diajukan kepada Gubernur," kata Saleh.

Walaupun ada aksi walkout, persidangan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ngatijan Ahmadi itu tetap berlanjut. *advertorial, humas