Nunukan - Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ahmad menyayangkan masih terjadinya perdebatan menyangkut ibukota calon Provinsi Kalimantan Utara.

"Kaltara ini sudah ada Rancangan Undang-Undang (RUU)-nya. Ini sudah masuk Presiden. Bahwa setelah pemilihan Presiden kalau tidak salah nanti bulan Juni akan dibuka lagi. Kalau sekarang belum selesai masalah ibukota, nanti di sana kan dibahas kembali lagi," ujarnya, Rabu (28/4/10) saat pertemuan dengan sejumlah elemen masyarakat Nunukan, di Kantor Bupati Nunukan.

Sementara Ketua Sub Komite A Komite I DPD Adhariani mengatakan untuk menghindari perbedaan pendapat soal ibukota provinsi, harusnya dibentuk tim independen. "Coba begitu, nanti ada kajian akademis. Sehingga tim sifatnya netral. Kajian ini mendatangkan beberapa pakar sehingga tidak ada ego kedaerahan. Hasil kajian itu yang paling tepat ibukota di mana? Mana yang paling menguntungkan dari segi geopolitik?" ujarnya.

Meskipun Gubernur Kaltim dan DPRD Kaltim telah menunjuk Kabupaten Bulungan sebagai ibukota, namun tidak menutup kemungkinan akan berubah lagi. Karena dalam aturan tidak disebutkan jika daerah induk harus menjadi ibukota. "Yang penting sekarang, Kaltara harus terpenuhi," ujarnya.(*)