Nunukan Penekindi - Kepala Dinas Kesehatan Nunukan, Dr Andi Akhmad mengatakan, saat ini Kabupaten Nunukan hanya mendapatkan Rp 1 miliar untuk dana Jaminnan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Nunukan. Padahal kebutuhan riil mencapai Rp 3,5 miliar dalam setahun.

“Kami sudah sampaikan persoalan ini kepada pemerintah, namun belum mendapatkan tanggapan. Belum ada penambahan-penambahan dana untuk itu,” ujar Akhmad, Kamis (25/2/2010) dalam hearing yang dilaksanakan di Ruang Ambalat, DPRD Nunukan.

Andi mengatakan, selama ini untuk mengekomodir mereka yang tidak mendapatkan Jamkesmas, Pemkab Nunukan mengalokasikan dana untuk Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM). Prosedur pengurusannya tidak sulit, cukup ke RT, Lurah kemudian Camat.

Masalahnya orang miskin di Nunukan, nanti kepepet baru mengurus SKTM. Padahal harusnya sebelum sakit mereka sudah mengurus itu,” ujarnya.

Terkadang, karena tidak memiliki surat miskin warga memilih untuk membayar karena ingin mendapatkan pelayanan.

“Mereka masuk rumah sakit, ditanya bapak mau bayar atau pakai Jamkermas atau SKTM? Ternyata mereka tidak punya SKTM. Mereka memilih bayar. Belakangan setelah diberitahu kalau dia berhak, baru SKTM diurus,” katanya.

Direktur RSUD Nunukan, Dr Rustam mengatakan, pasien miskin ini pada saat masuk tercatat sebagai pasien umum. Sehingga mereka dirawat dengan prosedur pasien umum dan pembayarannya tercatat.

“Tapi ketika sudah dirawat mereka baru mengurus SKTM. Sekarang bagaimana kami menjelaskan, ada pasien yang tercatat sebagai pasien umum tetapi dia tidak membayar?” katanya.