foto TKI yang datang di pelabuhan tunon taka nunukan.
Nunukan - Aktivis LSM Lingkungan Hidup dan HAM Nunukan, Agus Mahesa mengingatkan semua pihak di Nunukan untuk mewaspadai terdaftarnya para tenaga kerja Indonesia (TKI) dalam daftar pemilih pada pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) di Nunukan.
Ia mengatakan, pengalaman dari beberapa pemilihan umum yang digelar di Nunukan, masih ada saja oknum tertentu yang memanfaatkan para TKI dari Malaysia untuk kepentingan politiknya.
Agus mengatakan, tak sedikit TKI di Malaysia telah mengantongi kartu tanda penduduk (KTP) Nunukan sebagai persyaratan pengurusan lintas batas. Hal tersebut disebabkan, pengurusan KTP kala itu tidak seketat prosedur yang harus dilalui seperti sekarang. Saat itu, mereka dapat saja dimasukkan dalam kartu keluarga, warga yang berdomisili di Nunukan.
Karena itu, ia berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nunukan selaku penyelenggara Pemilukada benar-benar melakukan verifikasi terhadap data-data yang akan dijadikan daftar pemilih nantinya.
"KPU melalui petugas yang melakukan pendataan di lapangan harus benar-benar mengkroscek data-data yang masuk. Saya pikir dalam persoalan pendataan ini, para Ketua RT dilibatkan untuk mendata. Mereka pasti paling tahu warganya. Kalau dalam keluarga yang didata, ternyata orangnya tidak berdomisili di Nunukan tentu mereka tidak dimasukkan dalam daftar pemilih," ujarnya.
Menurutnya, produk pemilukada tidak terlepas dari para pemilih yang akan berpartisipasi nantinya. Dengan melakukan mobilisasi TKI dari Malaysia untuk ikut memilih pada Pemilukada Nunukan, tentu hal tersebut sangat merugikan warga yang benar-benar berdomisili di Nunukan.
"TKI ini kan tidak terkait langsung dengan kebijakan Bupati yang terpilih. Mereka hanya dimobilasasi, diberikan uang untuk memilih calon tertentu. Setelah itu mereka akan kembali ke Malaysia. Sementara yang merasakan dampak kebijakan Bupati adalah kita yang tinggal di Nunukan. Untung saja kalau Bupati terpilih kebijakannya pro rakyat, kalau tidak tentu akan menyengsarakan rakyat," ujarnya.
Pada bagian lain, Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nunukan diingatkan untuk memperketat pengurusan dokumen kependudukan yang terkait dengan domisili. Perlu menerapkan prosedur yang benar, sesuai ketentuan yang telah dibuat pemerintah. "Jangan sampai ada TKI yang bisa mendapatkan KTP asli Nunukan," katanya.
Mobilisasi TKI kerap dilakukan menjelang pelaksanaan pemilihan umum di Nunukan. TKI yang sebelumnya telah dilengkapi dengan KTP Nunukan, ikut didaftarkan pada saat pendaftaran pemilih. TKI ini biasanya bekerja di daerah sekitar Nunukan seperti Tawau dan Kalakbakan.
Pada kawasan tertentu yang berbatasan langsung dengan Malaysia, diduga terjadi mobilisasi warga pada saat pemilihan. "Misalnya saja di Begusung, di sana rawan mobilisasi. Meskipun mereka warga Malaysia, namun ternyata mereka masih punya hubungan kerabat dengan warga di Sebatik. Kawasan itu sering luput dari pengawasan, sehingga dimungkinkan untuk terjadi mobilisasi pemilih," katanya.
Karena itu, ia berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nunukan selaku penyelenggara Pemilukada benar-benar melakukan verifikasi terhadap data-data yang akan dijadikan daftar pemilih nantinya.
"KPU melalui petugas yang melakukan pendataan di lapangan harus benar-benar mengkroscek data-data yang masuk. Saya pikir dalam persoalan pendataan ini, para Ketua RT dilibatkan untuk mendata. Mereka pasti paling tahu warganya. Kalau dalam keluarga yang didata, ternyata orangnya tidak berdomisili di Nunukan tentu mereka tidak dimasukkan dalam daftar pemilih," ujarnya.
Menurutnya, produk pemilukada tidak terlepas dari para pemilih yang akan berpartisipasi nantinya. Dengan melakukan mobilisasi TKI dari Malaysia untuk ikut memilih pada Pemilukada Nunukan, tentu hal tersebut sangat merugikan warga yang benar-benar berdomisili di Nunukan.
"TKI ini kan tidak terkait langsung dengan kebijakan Bupati yang terpilih. Mereka hanya dimobilasasi, diberikan uang untuk memilih calon tertentu. Setelah itu mereka akan kembali ke Malaysia. Sementara yang merasakan dampak kebijakan Bupati adalah kita yang tinggal di Nunukan. Untung saja kalau Bupati terpilih kebijakannya pro rakyat, kalau tidak tentu akan menyengsarakan rakyat," ujarnya.
Pada bagian lain, Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nunukan diingatkan untuk memperketat pengurusan dokumen kependudukan yang terkait dengan domisili. Perlu menerapkan prosedur yang benar, sesuai ketentuan yang telah dibuat pemerintah. "Jangan sampai ada TKI yang bisa mendapatkan KTP asli Nunukan," katanya.
Mobilisasi TKI kerap dilakukan menjelang pelaksanaan pemilihan umum di Nunukan. TKI yang sebelumnya telah dilengkapi dengan KTP Nunukan, ikut didaftarkan pada saat pendaftaran pemilih. TKI ini biasanya bekerja di daerah sekitar Nunukan seperti Tawau dan Kalakbakan.
Pada kawasan tertentu yang berbatasan langsung dengan Malaysia, diduga terjadi mobilisasi warga pada saat pemilihan. "Misalnya saja di Begusung, di sana rawan mobilisasi. Meskipun mereka warga Malaysia, namun ternyata mereka masih punya hubungan kerabat dengan warga di Sebatik. Kawasan itu sering luput dari pengawasan, sehingga dimungkinkan untuk terjadi mobilisasi pemilih," katanya.
0 Comments Received
Leave A Reply