Nunukan- Pemerintah Kabupaten Nunukan terus menggenjot peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan. Hampir setengah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan setiap tahunnya dialokasikan untuk Dinas Pekerjaan Umum.

Pemerintah beralasan, pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mempermudah akses kegiatan ekonomi masyarakat. Muaranya terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, dalam implementasinya seringkali proyek pembangunan dikerjakan asal jadi. Pengawasan terhadap pekerjaan proyek dinilai masih sangat lemah.

“Kenyataan yang kami temukan di lapangan, banyak proyek yang dikerjakan asal jadi,” kata Haris Arleck, Sekretaris LSM L- HAERINDO Nunukan.

Ia mencontohkan, jalan semenisasi di RT 08 Agus Salim, Kampung Jawa, Nunukan Barat, nyaris tidak bisa digunakan pengendara sepeda bermotor. Pasalnya di tengah jalan terdapat tiang telepon.

“Harusnya ada koordinasi antara pihak terkait. Tiang itu dipindahkan supaya jalan bisa dilalui pengendara sepeda motor. Kalau di tengah jalan ada tiang telepon, bagaimana orang bisa lewat?” tanya dia.

Arleck berharap, ditengah gencarnya pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah, pengawasan terhadap pekerjaan pihak ketiga juga harus diperketat.


“Kita ingin, selain kuantitas ada pula peningkatan kualitas proyek pemerintah. Jangan sampai kita mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit, namun proyek yang tujuannya sangat baik justru tidak bertahan lama atau tidak bisa dimanfaatkan secara optimal,” katanya. (*)