Gubernur Kritisi Nelayan Yang Jual Ikan ke Tawau

NUNUKAN – Upaya peningkatan kualitas pendidikan sudah dibuktikan dengan alokasi anggaran sebesar 20 persen dari APBD provinsi dan kabupaten/kota. Meskipun demikian, Gubernur Awang Faroek Ishak menyebut, Nunukan tak perlu membangun universitas.

“Kan sudah ada Universitas Kaltara di Bulungan. Ada juga Universitas Borneo di Tarakan. Kalau ada calon mahasiswa dari Nunukan mau kuliah, di sana saja, ‘kan dekat. Di Nunukan bangun politeknik saja, tapi harus sesuai pasar yang langsung bisa terserap,” jelasnya.

Selain bidang pendidikan, bidang lain juga disoroti Gubernur Awang yang datang ke Nunukan bersama rombongan 27 Mei lalu. Seperti halnya bidang pertanian dalam arti luas. ”Beras Krayan kenapa tidak dikembangkan? Raja Brunei saja makan. Berarti makanan warga Krayan sama dong dengan Raja Brunei,” selorohnya, yang disambut tawa jajaran Pemkab Nunukan dan Pemprov Kaltim.

Ia pun mengaku sedih melihat nelayan yang menjual hasil tangkapan ikannya ke Tawau, Malaysia. ”Saya pernah tanya berapa mereka dibayar. Katanya RM 2 (sekira Rp 6.000). Padahal hasil tangkapan itu bisa dijual RM 3. Kenapa kita tidak bikin cold storage saja. Kembali lagi ke masalah listrik,” imbuhnya.

Masalah transportasi pun dipertanyakan olehnya. ”(landasan) airport itu bisa diperpanjang lagi atau tidak? Lebarnya apa sudah 45 meter? Kalau belum, programkan dengan panjang 1.200 meter. Pelabuhan juga diperbesar. Jangan mau kalah dengan negara tetangga,” tegasnya.

Dalam kesempatan sama juga disebutkan, pihaknya akan meninjau perkembangan pembangunan jalan trans Kaltim. ”Nanti kami pulang lewat situ (trans Kaltim). Kita buktikan, benar atau tidak laporan Bina Marga soal jalanan mulus di jalan Trans Kaltim-Simenggaris,” sebutnya.

Ditambahkan, ia melakukan berbagai pendekatan untuk pembangunan Kaltim. Salah satunya, ada dana sebesar Rp 1,7 triliun dari APBN untuk jalanan trans Kaltim. ”Walaupun belum diaspal, yang penting diratakan dulu. Biar masyarakat di dalam tidak terisolir,” imbuhnya.

Ia berharap, dalam melakukan perencanaan pembangunan, Pemkab Nunukan mengundang BPKP untuk menghindari persoalan hukum bagi aparatur. ”Jangan karena banyak (pejabat) yang diperiksa kejaksaan, semuanya jadi takut. Tidak boleh seperti itu, asal jangan langgar aturan saja,” tegasnya. Meskipun demikian, ia juga mengeluhkan masalah otonomi daerah. ”Otonomi tapi ’hidung’ dan ’ekornya’ masih ditarik,” tandasnya