Nunukan Penekindi-Keinginan agar wilayah perbatasan Indonesia sebagai beranda Bangsa dan Negara Indonesia sebagaimana yang diinginkan pemerintah, langsung diwujudkan Pemprov Kaltim dengan membentuk Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil diawal kepemimpinan Awang Faroek Ishak.Kaltim berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak dan Sabah Malaysia Timur sepanjang 1.038 kilometer, terdiri dari tiga kabupaten yaitu Nunukan, Kutai Barat dan Malinau dengan 15 kecamatan di dalamnya. Hanya tiga provinsi di Indonesia yang memiliki Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil , yaitu Kaltim, Kalbar dan Papua.

Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil Kaltim, Adri Patton diruang kerjanya Rabu (4/10) mengatakan disparitas pembangunan di Indonesia dan Malaysia sangat jauh berbeda.

“Pembangunan perkebunan dan jalan di wilayah Malaysia sangat maju, sedangkan kita di Kaltim untuk jalan antar desa saja masih sulit. Kalau di wilayah perbatasan Malaysia telah dibangun perkebunan-perkebunan sawit, nah kita tidak ada,” ujarnya.

Dengan dibentuknya Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil, Adri Patton berharap percepatan pembangunan terutama masalah jalan, jembatan dan pelabuhan antar desa dan kecamatan di kawasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia dapat terwujud.

Dia mengharapkan daerah perbatasan yang terkenal dengan julukan terisolir, terpencil, segera memiliki jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan antara desa-desa di perbatasan, sehingga secara infrastruktur jalan dapat terkoneksi dengan baik.

“Saat ini untuk mencapai dari desa ke desa atau ke kecamatan, apalagi hingga hingga ke kebupaten kondisinya sangat sulit ,” ujarnya.

Menurut dia , selain pemerintah pusat dan provinsi, percepatan pembangunan dapat dilaksanakan dengan peran serta kabupaten melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni Pekerjaan Umum (PU), Kesehatan, Pendidikan dan lainnya.

“Guna membuka akses tersebut, mau tidak mau, kata kuncinya adalah infrastruktur. Apapun alasannya infrastruktur jalan, jembatan dan infrastruktur dasar lainnya harus dibangun. Kalau infrastruktur telah terbuka, lima tahun ke depan, masalah kesejahteraan akan lebih terjamin,” ujarnya.