Hutan Lindung (HL) di Pulau Nunukan sudah semakin terancam keberadaannya. Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada pelestarian lingkungan adalah salah satu penyebab musnahnya hutan lindung di daerah tersebut.

PARA wakil rakyat yang tinggal di Pulau Nunukan kian gelisah. Setidaknya itu yang dialami Wakil Ketua DPRD Nunukan Abdul Wahab Kiak dan Victor Ola Tokan. Keduanya bertekad untuk terus mengawal agar hutan yang tinggal sedikit itu terselamatkan.

Wahab Kiak, termasuk yang dikenal gigih berbicara soal hutan lindung (HL). Ia menilai kesalahan kebijakan pada jaman baheula, diteruskan oleh pemerintahan sekarang. ”Kebijakan Pemkab tidak pro lingkungan,” kata Wahab.

Ia mencontohkan, kebijakan Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk membuka akses jalan di kawasan HL Pulau Nunukan. Walau pemerintah beralasan untuk membuka isolasi transportasi di Pulau Nunukan yang juga adalah Ibu Kota Kabupaten Nunukan, menurut Wahab, alasan itu adalah alasan yang mengada-ada. Kebijakan itu justru meresahkan masyarakat Pulau Nunukan, karena bakal mempercepat kehancuran HL yang menjadi sumber air bersih warga.

“Sebagai wakil rakyat kita sepakat dengan kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat. Tapi tidak kemudian pemerintah harus mengabaikan aturan dan ancaman sosial yang akan menimpa pada anak cucu kita,“ kata Wahab kepada BONGKAR

Wahab yang keturunan suku Tidung itu mengaku terganggu dengan kebijakan Pemkab memperlakukan HL. “Dampaknya yang akan menerima ya kami-kami ini,” kata Wahab.

Sementara anggota DPRD Nunukan dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Victor Ola Tokan juga menilai kebijakan pemerintah membuka akses jalan di kawasan HL, tidak punya landasan apa-apa. “Alasan membuka jalan untuk kepentingan rakyat, saya mau tanya kepentingan rakyat yang mana,“ kata pensiun Polisi Kehutanan itu.

Victor menyesalkan kerja tim tekhnis Pemkab Nunukan, mengapa tidak melakukan telaah hukum terlebih dulu sebelum memutuskan. ”Aturan masalah kehutanan saya rasa cukup jelas. Lain halnya kalau tidak dibaca oleh pemerintah di daerah ini (Nunukan-red). Kalau dibaca, saya yakin kesalahan tersebut tidak mungkin terjadi, ”keluh Victor seraya mengatakan menyangkut HL adalah domain Menteri Kehutanan.

Wahab maupun Victor memang termasuk yang paling geram melihat kebijakan membuka jalan di kawasan HL Nunukan. Menurut kedua politisi itu, kegiatan pembukaan jalan tersebut di samping merusak ekosistem yang ada, ancaman lainnya adalah mengeringnya sumber air Sungai Bolong yang buat masyarakat Nunukan adalah jantung dari kehidupan mereka.

”Pembukaan jalan tersebut hanyalah kebijakan yang berpihak pada pengusaha dan bukan rakyat. Sekarang apa yang harus dilakukan pemerintah berkaitan dengan bendungan di Sungai Billal yang juga dibangun pemerintah, tapi airnya mengering sekarang. Mau alasan faktor alam,” tanya Victor.

Victor memang sudah cukup lama meneriaki niat pemerintah untuk membuka jalan di kawasan HL itu. Pertimbangan Victor maupun beberapa anggota DPRD Nunukan atas kebijakan Bupati Hafid itu, lebih kepada bagaimana efektifitas program dan tidak menghancurkan daerah baik dari sisi anggaran maupun lingkungan.

”Saya harap pemerintah melihat persoalan tersebut secara benar dan bukan karena kepentingan atau karena kekuasaan. Berkaitan dengan HL yang sering disuarakan oleh anggota dewan maupun elemen masyarakat Nunukan, saya harap harus dikawal,” harap Victor.

Pemkab Nunukan melalui Kepala Dinas PU Azis Muhamadyah selama ini beralasan kalau pembangunan proyek jalan di HL itu untuk menjaga keutuhan hutan. ** thomas djuma, adv

Sumber : Majalah Bongkar Online Selasa, 25 November 2008 13:29