NUNUKAN - Koordinator Komite Persiapan Serikat Mahasiswa Nunukan (KP-SMN) Surabaya, Saddam Husin berharap pembentukan Kota Sebatik tidak diboncengi kepentingan elit politik.

Menurutnya, janji manis pembentukan Kota Sebatik yang dihembuskan elit politik jangan justru berujung pada kekecewaan rakyat. Sebab tak dapat dipungkiri, desakan pemekaran tidak lepas dari ajang perebutan kekuasaan bagi para elit politik jika kelak daerah otonom itu terbentuk.

"Saya tidak sepakat terhadap pemekaran yang hanya berorientasi pada kekuasaan, emosionalitas, kemudian meninggalkan faktor- faktor rasionalitas dan efesiensi. Karena dalam jangka panjang ini hanya menjadi malapetaka," ujarnya.

Saddam meragukan jika Sebatik dapat dipimpin putra daerah setempat. Dalam Pemilu Legislatif 2009 misalnya, yang menjadi perwakilan warga di Sebatik justru politisi yang berasal dari luar Sebatik.

"Jika kelak diadakan pemilihan kepala daerah di Kota Sebatik, mampukah rasionalitas warga Sebatik mengalahkan kekuatan modal? Karena praktik di lapangan, siapa perwakilan Sebatik di parlemen?" ujarnya.

Seringkali ketertinggalan, kemiskinan yang menyebabkan warga memerlukan pekerjaan digunakan para elit untuk menggapai ambisi mereka dengan menghembuskan isu pemekaran.

Kenyataannya pada saat pemekaran sudah dilakukan rakyat hanya dibuatkan jembatan, jalan, listrik dan mungkin beberapa proyek kecil lainnya. Sebagian besar dana malah habis untuk pejabat, politisi, pengusaha, LSM plat merah dan PNS di daerah yang baru dimekarkan.

Saddam berharap agar para intelektual di Sebatik mendorong percepatan perbaikan ekonomi rakyat sebelum mendesak pembentukan Kota Sebatik. "Kalau ekonomi sudah baik, jika memang sudah waktunya maka sadarkan masyarakat untuk tepat menempatkan pilihan pemimpin," ujarnya.

Upaya memperjuangkan pemekaran yang sudah dilakukan dengan susah payah jangan sampai dinodai dengan naiknya pemimpin yang oportunis berwatak kapitalis birokrat. "Pemekaran untuk kesejahteraan rakyat jangan mudah didomplengi kekuatan jahat para politisi busuk yang hanya mencari dan mengejar kekuasaan," katanya.

Sejumlah persoalan juga sering muncul pada daerah pemekaran. Seperti aspek pembagian potensi ekonomi yang tidak merata, beban penduduk miskin yang lebih tinggi, pemberantasan kemiskinan yang sangat tidak maksimal serta tidak terjadi pertumbuhan ekonomi daerah yang signifikan.

"Keuangan daerah yang tidak transparan dan belum lagi rekruitmen pegawai daerah yang tidak fair, berbau KKN, dan sukuisme, serta politik uang yang terus saja terjadi dan munculnya bisnis-bisnis dadakan milik pejabat daerah, politisi lokal atau keluarganya. Nunukan adalah bagian dari daerah hasil pemekaran yang juga memiliki masalah seperti ini," katanya.

Saddam mempertanyakan hitungan matematis yang dijadikan dasar menghembuskan isu, jika pemekaran akan mensejahterahkan masyarakat. Yang lebih naif pemekaran hanya dilatari alasan jika Sebatik selama ini kalah gemerlap dengan lampu-lampu dan infrastuktur di negara jiran Malaysia.

"Harusnya dibeberkan semuanya, apa dampak negatif maupun positif dari pemekaran itu. Konkritnya, jangan bodohi rakyat dengan janji-janji politis yang menggiurkan. Setelah Nunukan terbentuk toh rakyat juga tidak bertambah sejahtera. Jangan sampai ini juga terulang di Sebatik," katanya.