Nunukan - Ketua KPU Nunukan Muhammad Sain mengakui, ada sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) maupun aparat desa yang terlibat menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilukada Nunukan.
"Kalau untuk Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan hampir tidak ada PNS. Tetapi di luar kecamatan itu memang ada beberapa. Dalam aturan mereka tidak dilarang menjadi anggota PPK," katanya.
Sain mengatakan, mereka yang terlibat menjadi anggota PPK sebelumnya telah melalui seleksi. Kalaupun banyak diantaranya yang merupakan PNS, hal itu bukan karena kesengajaan KPU Nunukan.
"Kami telah membuka pendaftaran, membuat pengumuman tetapi yang mendaftar justru dari PNS. Yang lain hampir tidak ada," katanya.
Sementara itu, aktivis LSM Yayasan Bersatu Mandiri Syafaruddin Thalib mengingatkan agar aparat pemerintah bersikap netral pelaksanan Pemilukada Nunukan ini. Menurutnya, jika aparat mulai dari kabupaten hingga desa sudah berpihak pada salah satu calon, tentu akan berdampak pada munculnya konflik di tengah masyarakat. (*)
"Kalau untuk Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan hampir tidak ada PNS. Tetapi di luar kecamatan itu memang ada beberapa. Dalam aturan mereka tidak dilarang menjadi anggota PPK," katanya.
Sain mengatakan, mereka yang terlibat menjadi anggota PPK sebelumnya telah melalui seleksi. Kalaupun banyak diantaranya yang merupakan PNS, hal itu bukan karena kesengajaan KPU Nunukan.
"Kami telah membuka pendaftaran, membuat pengumuman tetapi yang mendaftar justru dari PNS. Yang lain hampir tidak ada," katanya.
Sementara itu, aktivis LSM Yayasan Bersatu Mandiri Syafaruddin Thalib mengingatkan agar aparat pemerintah bersikap netral pelaksanan Pemilukada Nunukan ini. Menurutnya, jika aparat mulai dari kabupaten hingga desa sudah berpihak pada salah satu calon, tentu akan berdampak pada munculnya konflik di tengah masyarakat. (*)
0 Comments Received
Leave A Reply