Ketua Komisi III DPR RI, Azis Syamsuddin saat mengunjungi pelabuhan tradisional di Desa Aji Kuning.

Nunukan - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Azis Syamsuddin menyayangkan tindakan Pemkab Nunukan yang cenderung menyalahkan pemerintah pusat terkait lambatnya pembangunan di wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kabupaten Nunukan.

Ia menuding, justru kinerja aparat Pemkab Nunukan yang selama ini tidak maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya penurunan APBD Nunukan secara drastis setiap tahun.

“Kan APBD itu berasal dari pusat juga. Ada namanya DAU, DAK yang pengelolaannya di Pemda. Di sini daerah perbatasan, kalau APBD-nya turun berarti penyerapan tahun sebelumnya tidak maksimal. Kalau tahun lalu tidak terserap dia akan kembali dan pasti terjadi pemotongan. Kalau anggarannya tidak terserap, berarti kinerjanya yang tidak maksimal,” kata Azis kepada tribun, saat dihubungi melalui telepon selulernya, Minggu (8/8/2010) pagi ini.

Ia mengatakan, sudah seharusnya Pemkab Nunukan bersama-sama pemerintah pusat membangun di kawasan perbatasan. Sebab tanpa keikutsertaan Pemkab Nunukan, susah untuk membangun daerah ini.

“Jadi jangan cuma menyalahkan pusat. Ini bukan cuma urusan pusat saja,” katanya.

Sebelumnya kepada wartawan, Sekretaris Kabupaten Nunukan Zainuddin HZ mengatakan, terjadinya penurunan APBD Nunukan tahun 2010 disebabkan berkurangnya dana perimbangan minyak dan gas (migas) serta dana alokasi umum (DAU) dari pusat.

“Kalau kemarin APBD kita Rp1 triliun lebih, tahun ini hanya berkisar Rp700 miliar saja. Artinya kita kehilangan sekitar Rp 300 miliar,” katanya.

Zainuddin memastikan, penurunan anggaran ini juga dirasakan daerah lainnya di Indonesia. DAU Nunukan yang semula Rp 144 miliar, tahun ini malah berkurang sekitar Rp100 miliar menjadi Rp44 miliar.

“Dana perimbangan migas ini berkurang karena harga minyak kan turun. Ini juga dirasakan daerah lainnya, makanya semuanya mengeluh. Tapi ini tidak bisa kita salahkan, karena secara nasional memang terjadi penurunan anggaran,” katanya. (*)