Nunukan - DPRD Nunukan kembali melontarkan kritik tajam kepada oknum pejabat Pemkab.

LEGISLATIF Nunukan seperti tak pernah berhenti mengkritisi mitra kerjanya. Memberi masukan-masukan kepada eksekutif sebagai bahan evaluasi guna membangun daerah ini menjadi lebih baik. Kali ini, kinerja Bupati H Abdul Hafid Achmad yang dipertanyakan anggota DPRD, lantaran agak jarang hadir pada pertemuan penting di gedung ‘wakil rakyat’ itu.

Super sibuk amatkah Bupati Hafid? Belum jelas benar kesibukan yang dilakukan Bupati Hafid belakangan ini. Tapi, absennya Bupati Hafid pada sidang paripurna DPRD hari Senin itu, 29 Juni 2009, membuat Ketua DPRD Nunukan, H Ngatidjan Ahmadi seperti tak habis mengerti. Maklum, agenda persidangannya dianggap penting guna mendengar penyampaian tanggapan DPRD atas LPKj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Bupati Nunukan tahun 2008.

“Mestinya kegiatan sidang seperti ini para pejabat eselon II dan III harus hadir. Bukan diwakilkan kepada pejabat yang berkompeten, atau malah tidak hadir sama sekali,” gumam Ngatidjan sesaat membuka persidangan. Bupati Hafid sendiri memang tidak hadir, kecuali diwakili Wabup Kasmir Foret, dan segelintir pejabat eselon saja. ‘’Kehadiran para pejabat eselon sangat penting, mengingat tanggapan DPRD bisa dijadikan sebagai bahan koreksi. Ada catatan-catatan yang harus diperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah ini,’’ timpalnya.

Cukup banyak kritikan atau masukan yang disampaikan DPRD ke mitra kerjanya. Tak berlebihan kalau Ngatidjan pun meminta ke Wabup Kasmir Foret untuk menyampaikan hasil sidang ke para pejabat dinas terkait, terutama para pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). “Bagaimana mungkin arah menuju perbaikan bisa dilakukan, kalau mengadiri undangaan sidang paripurna tentang LKPj Bupati saja tidak hadir,’’ kata Ngatidjan.

DPRD sendiri, timpal Ngatidjan, sesuai fungsi legeslasinya memang banyak menyoroti kinerja yang belum memuaskan. Ia melihat, kinerja hampir seluruh instansi pemerintahan di daerah ini masih perlu ditingkatkan. Khususnya penyelenggaraan program kerja masing-masing instansi di tahun 2008 lalu.

Sayangnya, pejabat pimpinan SKPD yang diharapkan menerima masukan dari lembaga wakil rakyat terkait tugas dan tangung jawab mereka itu malah tidak hadir. Dari seluruh kursi undangan khusus untuk pejabat eselon II dan III yang dipersiapkan di ruang sidang utama DPRD Nunukan, hanya terisi sepertiganya saja. Selebihnya kosong, dan itu pun sudah termasuk para pejabat instansi vertikal yang hadir.

Usai sidang, anggota DPRD Nunukan lainnya, H Hermansyah AR, sempat menambahkan kritikan senada kepada wartawan. ‘’Ketidakhadiran para pejabat pemerintahan mengikuti acara ini membuat mereka tidak mengetahui sisi-sisi kekurangan di SKPD yang dipimpin. Akibatnya, dewan tidak bisa banyak melakukan perubahan ke arah yang lebih baik pada program kerja di instansi pemerintahan itu,’’ ucap anggota DPRD yang agak vokal ini.

Peningkatan kinerja masing-masing staf dinas dan instansi juga dikritisi Herman. Contohnya, Dinas PU Nunukan yang memang banyak mendapat kritikan. Kepala dinasnya sendiri, Khotaman, juta tidak hadir. ‘’Ketidakhadiran Bupati pada kegiatan ini saya kira sebagai penyebab cukup banyaknya pejabat pimpinan instansi yang tidak hadir. Tapi, kalau Bupati hadir, saya yakin kursi yang tersedia untuk pejabat eselon II dan III akan penuh,’’ timpal Herman agak kecewa berat. *advertorial

Sumber : Bongkar Online, Senin, 06 Juli 2009 16:57