Ketua Rombongan Komite I DPD Luther Kombong, Wakil Bupati Nunukan Kasmir Foret dan Sekkab Nunukan.


Nunukan - Sejumlah warga di Nunukan menghendaki agar ibukota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berada di wilayah Kabupaten Nunukan.

Hal tersebut mencuat, Rabu (28/4/10), di Lantai IV Kantor Bupati Nunukan saat acara dialog dan tatap muka "percepatan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara" Komite I DPD RI dengan Pemkab Nunukan, Muspida, masyarakat, ormas, OKP dan tokoh masyarakat.

Kepala Dinas Perhubungan Nunukan Faridil Murad menyatakan, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam lagi terhadap usulan Kabupaten Bulungan sebagai ibukota Kaltara seperti yang sudah disetujui sejumlah DPRD maupun Bupati di utara Kaltim.

"Jangan hanya menunjuk Bulungan karena di sana bekas kerajaan. Ini perlu dievaluasi, bagaimana ekonominya? Untuk ibukota kita cari daerah baru, kenapa tidak kita cari saja di Siemanggaris? Ini kawasan yang berada di daerah perbatasan, kalau ini berkembang dia akan terus naik ke daratan," ujar Ketua Putra Asli Kalimantan (Pusaka) ini.

Ia menilai, Kabupaten Bulungan kurang layak jika ditinjau dari perkembangan ekonominya. Sebab di wilayah itu perkembangan ekonomi sangat lambat. Padahal pembentukan Provinsi Kaltara diharapkan bisa mempercepat perkembangan ekonomi masyarakatnya. "Kenapa kita harus menjadikan Siemanggaris sebagai ibukota Kaltara? Karena kita punya daerah perbatasan yang bisa langsung terhubung dengan Sabah, Serawak dan Brunai Darussalam. Jadi letak ibukota ini perlu dievaluasi kembali," ujarnya kepada rombongan anggota DPD yang dipimpin Luther Kombong. (*)