Nunukan, Kota Perbatasan di Kalimantan Timur

“Kasusnya kami tutup saja, karena sejauh ini tidak ada yang datang menyampaikan kepada kami kalau beasiswanya dipotong. Karena beasiswa ini kan hak pribadi. Kecuali ada saksi-saksi yang menyampaikan kepada kita kalau ada pemotongan beasiswa,” ujar Kajari Nunukan Azwar.

Dari dokumen yang dikumpulkan, tidak ditemukan adanya pemotongan beasiswa seperti yang diduga sebelumnya. Pihak Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Nunukan telah menyelesaikan pembayaran dana beasiswa termasuk uang sebesar Rp 500 ribu yang disebut-sebut dipotong oknum di BKDD.

“Jadi ini titik beratnya pada individu, pada orang yang punya hak. Tetapi tidak ada yang menyampaikan keberatan itu kepada kita,” ujarnya.

Sebelumnya oknum di BKDD Kabupaten Nunukan diduga menyunat dana beasiswa sejumlah PNS yang mendapatkan tugas belajar keluar daerah. Keluhan itu disampaikan sejumlah PNS penerima beasiswa kepada wartawan di Nunukan. Bahkan Ketua DPRD Nunukan Nardi Azis mengaku pernah mendengar informasi tersebut.

"Saya memang sempat dengar, ada PNS tugas belajar tanya sama saya kok uang saya dipotong? Setelah itu saya tidak pernah dengar lagi ceritanya makanya sudah saya anggap selesai masalahnya. Tau-taunya ada lagi informasi dari kalian," ujarnya, Selasa (21/9/2010) lalu.

Ada pula PNS yang bertemu dengan Nardi di ruang kerjanya untuk menyampaikan keluhan serupa.

"Yang jelas dia anak Nunukan, kebetulan kuliah di Jakarta. Pas dia mau berangkat datang ke dewan ketemu saya minta bantuan untuk berangkat ke Jakarta. Dia pertanyakan itu, kenapa uangnya dipotong?" ujarnya.

Pemkab Nunukan mengirimkan PNS untuk tugas belajar kesejumlah perguruan tinggi di luar daerah sejak tahun 2002 silam. Besarnya beasiswa tugas belajar ini bervariasi.

Untuk tugas belajar S2 sebesar Rp 40 juta perorang pertahun ajaran, beasiswa S1 sebesar Rp20 juta perorang pertahun ajaran sementara untuk tugas belajar diploma tiga sebesar Rp 12,5 juta perorang pertahun ajaran. Khusus untuk dokter spesialis besarnya beasiswa mencapai Rp 75 juta per orang per tahun anggaran. (*)

Nunukan - Penyelidikan pihak kepolisian terkait dugaan penggunaan dokumen bodong yang dilakukan sejumlah tenaga honorer di Nunukan hingga kini belum menunjukkan adanya kemajuan. Polisi belum juga menetapkan tersangka ataupun menutup kasus tersebut jika memang tidak ditemukan bukti adanya penggunaan dokumen palsu.

“Belum, masih penyelidikan,” kata Kasat Reskrim Polres Nunukan AKP Indratmoko setiap ditanya wartawan.

Sementara itu, tim bentukan pusat saat ini sedang melakukan verifikasi ulang terhadap berkas 215 tenaga honorer kategorial satu yang dinyatakan lolos verifikasi di tingkat kabupaten.

“Saya juga belum tahu hasilnya, sekarang masih di pusat. Saya malah tidak pernah mengikuti sudah sejauh mana,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Nunukan Sabaruddin.

Sebelumnya Inspektorat Kabupaten Nunukan telah melakukan verifikasi ulang terhadap 14 tenaga honorer yang diduga menggunakan dokumen bodong dari berbagai instansi. Selanjutnya menyusul 12 tenaga honorer di Dinas Perikanan dan Kelautan. Sehingga jumlah keseluruhan honorer yang diduga menggunakan dokumen bodong telah mencapai 26 orang dari 215 yang dinyatakan lolos verifikasi.

Meskipun demikian, Asisten III Setkab Nunukan Abdul Karim enggan membeberkan hasil verifikasi ulang terhadap 26 tenaga honorer yang diduga menggunakan dokumen bodong tersebut. (*)

Nunukan - Proses hukum yang dilakukan terhadap sejumlah tenaga honorer pengguna dokumen bodong pada saat pendataan tenaga honorer ketegorial satu, ternyata tak membuat jera para tenaga honorer di Nunukan.

Nyatanya, sejumlah tenaga honorer masih mencoba menggunakan dokumen bodong agar bisa lolos pendataan tenaga honorer yang akan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) kategorial dua.

Informasi yang diterima , setidaknya ada lima tenaga honorer yang membuat surat keputusan masa kerja palsu, agar bisa lolos verifikasi. Satu tenaga honorer di SD Sungai Banjar, satu honorer di SD 001 Sebatik Barat, dua honorer di SD 003 Sebatik Barat dan seorang lainnya di salah satu SD di Kecamatan Sebatik.

“Kalau yang di Sungai Banjar saya lihat dia membuat SK kerja mulai menjadi honorer sejak tahun 2004. Padahal tahun 2004 sekolah itu baru dibangun,” kata seorang guru yang meminta namanya dirahasiakan.

Di Sebatik, seorang penjaga sekolah bisa memperoleh SK masa kerja sebagai Guru Penjaskes sejak tahun 2004. Tenaga honorer tersebut bisa mendapatkan SK atas bantuan sang istri yang kebetulan mengajar di sekolah itu. “Padahal dia itu jadi penjaga sekolah tahun 2006,” ujarnya.

Kasus yang terjadi di Sebatik Barat juga hampir mirip. Mereka memalsukan SK masa kerja agar bisa dimasukkan dalam pendataan tenaga honorer.

“Mereka SK-nya tahun 2004. Padahal saya masuk kerja di sana tahun 2007, mereka belum honor. Setelah saya masuk di situ baru mereka mulai kerja,” katanya.

Berdasarkan edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 05/2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, mereka yang termasuk dalam honorer kategorial dua adalah tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Mereka diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah,
masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus dan berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dan 46 tahun per 1 Januari 2006,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Nunukan Sabaruddin.

Hasil inventarisasi tenaga honorer ini akan disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB tembusan BKN paling lambat tanggal 31 Desember 2010. (*)

Jalan di pusat kota Kecamatan Sebatik di Desa Sungai Nyamuk.

Nunukan - Semenjak bergabung ke Kabupaten Nunukan, warga di Kecamatan Sebatik justru merasa semakin mendapatkan kesulitan. Setidaknya ada empat persoalan yang dikeluhkan warga di pulau yang berbatasan darat dan laut dengan Malaysia itu.

Andi Kasim, tokoh masyarakat Sebatik mengatakan, saat ini warga Kecamatan Sebatik mengeluhkan prosedur pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) yang dirasa masih sangat sulit. Padahal seharusnya warga bisa mendapatkan pelayanan KTP dengan mudah. Sebab pembuatan KTP tidak lain merupakan kepentingan pemerintah.

"Tetapi yang terjadi sekarang, untuk mengurus KTP susahnya bukan main. Kalau dulu belum jadi kabupaten, mau buat KTP Camatnya mau saja tandatangan di pinggir jalan," ujarnya.

Selain itu, warga juga mengeluhkan minimnya lapangan pekerjaan. Sehingga masih banyak warga yang menganggur. "Masalah lainnya yang kita hadapi di sini yaitu masalah listrik. Sampai sekarang persoalan ini tak mampu dituntaskan. Di Malaysia lampunya terang terus, kalau di sini tidak pernah bagus," ujarnya.

Persoalan lainnya, warga juga mengeluhkan penetapan status hutan lindung di Pulau Sebatik. Padahal lahan itu sudah dikelola masyarakat menjadi perkebunan sejak tahun 1980 silam. "Kenapa kok tahun 2006 baru dimasukkan menjadi hutan lindung? Ini kan membuat persoalan baru bagi masyarakat," ujarnya.

Kasim berharap, pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap warga yang hidup di perbatasan. Salah satu bentuk perhatian tersebut dengan mendorong percepatan pembentukan Sebatik menjadi daerah otonom baru.

"Agenda besar yang harus dilakukan untuk mengatasi semua persoalan ini adalah dengan memekarkan Sebatik menjadi kota. Kita butuh pemimpin yang punya komitmen untuk memekarkan Sebatik," ujarnya. (*)

Salah satu proyek Dinas PU yang tidak tepat guna.

Nunukan - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) Kabupaten Nunukan tahun 2011 mendatang pengalokasiannya dipastikan masih didominasi Dinas Pekerjaan Umum.

Dari perkiraan APBD Kabupaten Nunukan sebesar Rp 958 miliar pada tahun 2011, anggaran yang dikelola Dinas PU Nunukan dalam plafon anggaran yang diajukan mencapai Rp 320 miliar atau sebesar Rp 33,4 persen.

Pemerintah beralasan, pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mempermudah akses kegiatan ekonomi masyarakat. Muaranya terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, dalam implementasinya seringkali proyek pembangunan dikerjakan asal jadi. Pengawasan terhadap pekerjaan proyek dinilai masih sangat lemah.

“Kenyataan yang kami temukan di lapangan, banyak proyek yang dikerjakan asal jadi,” kata Haris Arleck, Sekretaris LSM L- HAERINDO Nunukan.

Ia mencontohkan, jalan semenisasi di RT 08 Agus Salim, Kampung Jawa, Nunukan Barat, nyaris tidak bisa digunakan pengendara sepeda bermotor. Pasalnya di tengah jalan terdapat tiang telepon.

“Harusnya ada koordinasi antara pihak terkait. Tiang itu dipindahkan supaya jalan bisa dilalui pengendara sepeda motor. Kalau di tengah jalan ada tiang telepon, bagaimana orang bisa lewat?” tanya dia.

Arleck berharap, ditengah gencarnya pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah, pengawasan terhadap pekerjaan pihak ketiga juga harus diperketat.

“Kita ingin, selain kuantitas ada pula peningkatan kualitas proyek pemerintah. Jangan sampai kita mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit, namun proyek yang tujuannya sangat baik justru tidak bertahan lama atau tidak bisa dimanfaatkan secara optimal,” katanya. (*)